Otonomi keuangan daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pada kenyataannya, banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Buku ini terbit dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan manajemen keuangan daerah ditinjau dari aspek manaj…
Dengan adanya permendagri no. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka seluruh pemerintah daerah harus menerapkan SAP berbasis akrual yang berlaku pada tahun 2015. Hal ini merupakan langkahnyata dalam meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di pemerintah daerah untuk mencapai kondisi yang lebih ba…
Bantuan hibah dan bantuan sosial daerah merupakan wujud tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan amanatUndang-Undang Dasar. Pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan agar hibah dan bantuan sosial daerah ini dapat dilaksanakan sesuai tujuan. Namun dalam praktik, sering ditemukan kesalahan dan penyelewengan. Sebagai akibatnya banyak pejabat daera…